Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

JAKARTA, virprom.com – Ketua Umum Partai Merah (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembahasan penambahan menteri pada masa Rakabuming Raka Prabowo Subianto-Gibran tidak boleh hanya membuang-buang uang dan rakyat.

Menurut Yusril, yang perlu dilihat dalam pidato tersebut adalah bagaimana pemerintah menghadapi tantangan ke depan.

“Pernyataan perkembangan Pak Prabowo ingin menambah jumlah menteri menjadi 40, itu bagus. Sebaiknya jumlah menteri disesuaikan dengan program yang dibuat Pak Prabowo saat perang,” kata Yusril saat ditanya virprom.com, di Jumat (10/5/2024).

Baca juga: Prabowo Anggap Kajian 41 Kementerian Biasa, Demokrat: Respon Tantangan Nasional

“Penambahan jumlah menteri tidak memerlukan tindakan radikal, namun harus dilihat dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar,” lanjutnya. .

Yusril mengangkat Malaysia yang jumlah menterinya 19 orang, kurang dari 10 persen Indonesia.

Berikutnya, Thailand memiliki 36 menteri, sedangkan Jepang memiliki 40 menteri dan menteri pemerintahan.

Oleh karena itu, hanya bergantung pada kebutuhan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, tidak boleh dianggap sebagai persoalan distribusi listrik, kata Yusril.

Baca juga: Mahfoud Ungkap Jumlah Jabatan yang Dilamarnya pada 2019

Yusril menegaskan, jumlah kementerian bisa bertambah, namun dengan perubahan UU Kementerian Negara.

Dia mengatakan, tindakan tersebut bisa dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR saat ini atau setelah pelantikan Prabowo dan terbitnya Perppu.

“Apakah Perppu satu hari setelah dilantik, apakah bisa dicabut Perppu? Ya. Sudahlah, semenit pun setelah dilantik, itu kekuasaannya. Karena satu detik setelah presiden dilantik di konferensi MPR adalah hak Prabowo menjadi presiden. Dia punya 100 persen berhak melakukan apa pun yang diinginkannya, itu hak presiden.”

Seperti dilansir Kompas.id, Senin (6/5/2024), pembicaraan penambahan jumlah menteri pada pemerintahan Prabowo berikutnya didukung oleh partai penguasa Gerindra.

Baca juga: Zulhos: Indonesia Negara Besar, Tambah Menteri Kalau Perlu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburohman tak menampik adanya wacana penambahan jumlah menteri dari 34 menjadi 41 menteri.

Menurut Habiburahman, dalam konteks Indonesia, penambahan jumlah menteri sangat baik bagi masyarakat dan pelayanan publik, karena Indonesia adalah negara besar yang mempunyai tujuan dan tantangan besar untuk dicapai.

Oleh karena itu, wajar jika banyak orang harus berkumpul di pemerintahan untuk mewujudkannya, ujarnya dalam rapat di DPR, Jakarta, Senin (6/5/2024). Dengarkan berita terkini kami dan pilih langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk bergabung dengan saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top