Usul Ada “Fit And Proper Test” untuk Menteri, Anggota DPR: Separuh Menteri Jokowi Parah Semua

JAKARTA, virprom.com – Anggota Badan Eksekutif I DPR Effendi Simbolon mengatakan, harus ada proses dan hak dalam menentukan pemimpin yang akan duduk pada pemerintahan berikutnya di parlemen.

Effendi menilai, perlu ada proses dan perlunya presiden tidak memilih pemimpin berdasarkan preferensi, tapi harus bisa.

“Kita berharap pilih kabinet ini, kalau perlu dilakukan fit and quality test oleh masyarakat. Bukan karena suka, bagus, gayanya apa (setelah itu terpilih jadi politisi). Separuh dari Pak Jokowi pemimpinnya kurang bagus ya,” kata Effendi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Politisi PDI-P ini berpesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak ikut campur dalam pemilihan calon pemimpinnya.

Baca juga: Soal PDN Diretas, Puan: Masyarakat yang Merasa Terabaikan Sebaiknya Evaluasi Dirinya

Dia mencontohkan, kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan imbas dari lemahnya kepemimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Untuk itu, Effendi menambahkan, sebaiknya posisi Menkominfo dijabat oleh orang yang profesional, bukan orang yang beruntung karena berbagi tugas.

“Iya, kita harus fit dan layak kan? Setidaknya dia (pemimpin masa depan) tahu peran penting dan pekerjaannya yang bagus, tapi itu bukan cara menjadi sukarelawan. Lucu, seperti rak, tapi seperti bisnis. ” katanya.

Diketahui, ada seruan agar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mundur sebagai penanggung jawab peretasan PDN yang banyak mengganggu pelayanan publik.

Baca juga: Tanggapan Presiden dan Wakil Presiden atas Keinginan Budi Arie Mundur dari Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika

Menanggapi desakan tersebut, Jokowi menegaskan tengah mengusut segala persoalan terkait peretasan PDN, termasuk tuntutan pengunduran diri Budi.

“Iya semuanya sedang kita dalami. Yang penting cari solusi agar tidak terjadi lagi, kembalikan semua dokumen negara kita,” kata Jokowi di Karawang, Rabu (3/7/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemanfaatan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Arijani Pangerapan memutuskan mundur akibat peretasan PDN.

“Ini tanggung jawab saya yang jujur, karena secara teknis saya harus bisa menyelesaikan masalah PDN ini dengan baik,” kata Semuel, Kamis. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih berita yang ingin Anda akses di Channel WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top