Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

virprom.com – Di Indonesia, isu keamanan data dan kedaulatan digital semakin relevan, apalagi setelah Starlink resmi beroperasi di Tanah Air mulai April 2024.

Layanan Internet satelit milik Elon Musk menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana melindungi data dan informasi strategis warga di era digital yang semakin kompleks.

Haris Turino, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRC), juga menekankan soal kedaulatan informasi internal. 

Beliau merupakan Direktur Utama (CEO) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan multipihak yang prihatin terhadap ancaman privasi data. 

Baca juga: Teori Kedaulatan Tuhan: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh Negara.

“Beberapa pihak bilang Starlink mengumpankan data langsung ke cloud milik Elon Musk, benarkah? Bukankah mereka dulu menggunakan jalur akses Indonesia?” tanya politisi Fraksi Partai Demokrat Indonesia (PDI-P), dikutip Jumat (31/5/2024) dpr.go.id.

Pertanyaan Harris bukan tanpa alasan. Dalam industri digital, data merupakan aset penting, mulai dari perolehan hingga penggunaannya sebagai senjata dalam perang siber antar negara.

Contoh nyata dari ancaman semacam itu dapat dilihat dalam perang Rusia-Ukraina sejak tahun 2022, ketika Starlink menggantikan Viasat yang dilanda perang yang digunakan untuk menyediakan layanan Internet di Ukraina setelah invasi Rusia.

Baca Juga: Hindari perang Israel-Iran, kata pemerintah ambil 5 langkah strategis ini

Di Indonesia, konsep kedaulatan digital diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Layanan Elektronik. Sistem dan Transaksi Tahun 2019. Keputusan No.71.

“Sebenarnya kami meyakini kedaulatan data harus ada di Indonesia. Kami meminta Telkom untuk lebih memberikan informasi agar kami bisa membantu kepentingan Telkom untuk Indonesia di Komisi VI,” jelas Harris.

Kedaulatan digital mencakup berbagai aspek penting, antara lain kepentingan perekonomian nasional, perlindungan informasi strategis, kehormatan dan harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, serta kedaulatan negara, warga negara, dan badan hukum Indonesia. Dapatkan berita dan pembaruan di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top