Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

JAKARTA, virprom.com – Pengamat Keamanan Siber Akun.com Alfons Tanujaya mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Biro Sibernetika dan Kriptografi (BSSN) sebaiknya dipimpin oleh tokoh-tokoh cerdas.

Menurut Alfons, kasus penembak jitu atau serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi saat ini menunjukkan salah urus digital di Indonesia karena kewenangan yang dilakukan oleh pihak yang belum tahu.

“Iya jelas, jabatan-jabatan penting, terutama yang terkait dengan digitalisasi, harus diisi oleh orang-orang yang terampil,” kata Alfons saat dihubungi, Selasa (25/6/2024).

Alfons menilai pemerintah belum menjadikan Kementerian Perhubungan dan BSSN sebagai pusat unggulan digitalisasi serta pengembangan dan pengelolaan dunia internet.

Baca juga: Sifat serangan Ransomware PDN yang melumpuhkan layanan imigrasi sejak 20 Juni baru terungkap 4 hari kemudian.

Ia mengatakan, hal ini terlihat dari banyaknya menteri dan kepala departemen yang tidak dipilih dari kalangan profesional di bidang teknologi informasi dan hal-hal terkait internet.

“Di Indonesia, jabatan seharusnya diberikan sebagai imbalan atas dukungan politik antar partai politik. Ini salah satu permasalahan kisruhnya tata kelola digital,” kata Alfons.

Seperti diketahui, PDN pada Kamis (20/6/2024) mengalami gangguan yang mengganggu banyak layanan publik.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan kematian tersebut disebabkan oleh serangan cyber menggunakan ransomware pada server PDN di Surabaya.

“Permasalahan singkat yang ada di pusat data ini harus dikatakan merupakan serangan siber berupa ransomware dengan nama brain cipher ransomware,” kata Hinsa, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Permintaan Investigasi Peretasan Server PDN, Wapres: Tak Lagi!

Menurut Hinsa, brain cipher ransomware merupakan jenis ransomware terbaru dalam serangan siber. Serangan tersebut menginfeksi server PDN dan mengenkripsi data di dalamnya.

Para penyerang juga meminta uang tebusan kepada pemerintah sebesar 8 juta dolar AS untuk mengembalikan data terenkripsi.

Namun, pemerintah tidak serta merta menerima permintaan tersebut. Tim dari BSSN, Kementerian Perhubungan, dan Polri kini tengah menyelidiki penyerangan tersebut.

Di saat yang sama, kelompok tersebut juga berupaya mengatasi dampak serangan siber, dan mengulangi permasalahan aktivitas publik yang terjadi.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk turun ke lapangan dan membicarakan masalah ini sebelumnya, jadi mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai dan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik,” kata Hinsa. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk bergabung dengan saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top