Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

JAKARTA, virprom.com – Mantan calon presiden Ganjar Pranowo menilai ada kemungkinan merugikan hukum jika pemerintah ke depan menambah jumlah perusahaan tanpa mereformasi undang-undang Kementerian Kelautan.

Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi isu pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menambah jumlah dunia usaha.

Ganjar mengatakan, jumlah lembaga tersebut dikunci oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-undang tersebut menyebutkan jumlah menteri dalam satu kabinet dibatasi 34 orang. Ke depan, Prabowo ingin menterinya berjumlah 40 orang.

Baca juga: Kami Harap Rencana Penggabungan Perusahaan Prabowo Tak Jadi Cash Cow

“Kalau tidak salah lupa, pasalnya sudah mayoritas diputuskan, jadi kita tidak bisa mengubahnya kecuali aturannya diubah. Itu melanggar hukum,” kata Ganjar. pertemuan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

Ganjar mengatakan, gagasan menambah jumlah dunia usaha kerap dianggap masyarakat sebagai salah satu bentuk manuver politik.

“Wong dapat hukumnya, apa lagi yang kamu inginkan?” Tapi saya tahu karena saya seorang politikus, saya sangat mengerti. Tentu kebijakan residensi akan dilaksanakan,” kata Gubernur Jateng pertama.

Untuk itu, ia mengingatkan, jika pemerintahan Prabowo-Gibran ingin menambah jumlah perusahaan, maka Peraturan Menteri Negara harus diamandemen terlebih dahulu.

Baca Juga: Pelayanan Khusus Program Makan Siang Berkualitas Baik dan Perlu Persiapan Proyek Mercusuar

Hal ini, jelas Ganjar, pemerintahan ke depan harus berjalan sesuai aturan yang ada.

“Tugas pejabat publik setelah diambil sumpahnya adalah menegakkan hukum,” ujarnya.

Sebagai informasi, kini ada isu bertambahnya jumlah BUMN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Direktur Jenderal Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Indonesia butuh banyak dunia usaha karena negara besar.

Baca juga: Mahfud Khawatir Korupsi Akan Terjadi Lagi Jika Jumlah Dunia Usaha Bertambah

Dalam kaitan itu, ia menyadari perlunya tanggung jawab banyak pihak demi kelancaran proyek-proyek pemerintah ke depan.

“Dalam konteks negara, angkanya besar, buat saya bagus, negara kita negara besar. Masalah kita banyak, tujuan kita banyak,” kata Habiburokhman saat ditemui di Istana Senayan. , di Jakarta, Senin. (05/06/2024).

“Perlunya mempertemukan banyak orang, bersatu dalam pemerintahan sangatlah penting,” lanjutnya. Dengarkan berita dan berita pilihan kami di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk bergabung dengan saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top