WACANA menambah kementerian dan lembaga pada pemerintahan Prabowo Subianto berikutnya menjadi salah satu isu utama dalam pembentukan struktur kabinet.
Dengan dukungan koalisi luas yang mencakup banyak partai politik, hal ini mencerminkan pertikaian kepentingan di arena politik di balik layar, serta rumitnya pemerintahan yang dihadapi Prabowo sebagai presiden terpilih.
Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk mendamaikan berbagai kepentingan politik dalam koalisi yang luas. Namun di sisi lain, penambahan kementerian dan lembaga juga menambah beban birokrasi dan APBN sehingga dapat melemahkan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Koalisi besar dan dinamika politik
Koalisi besar pemerintahan Prabowo berdampak signifikan terhadap komposisi pemerintahan. Mengingat banyaknya partai politik yang berkoalisi, penambahan kementerian dan lembaga merupakan cara paling realistis untuk memastikan masing-masing partai mendapatkan posisi pemerintahan.
Dari sudut pandang politik, hal ini dapat dilihat sebagai semacam kompromi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari kemungkinan konflik dalam koalisi. Namun kompromi ini juga membawa risiko melemahnya kontrol terhadap birokrasi.
Koalisi besar seringkali menimbulkan perdebatan mengenai profesionalisme versus politisasi kekuasaan.
Jika penambahan kementerian dan lembaga lebih banyak dilakukan karena pertimbangan politik, maka dikhawatirkan pimpinan kementerian dan lembaga yang memiliki unsur politik dan berlatar belakang non-profesional tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai.
Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik, dan fungsi kementerian dan lembaga baru lebih sebagai instrumen distribusi kekuasaan politik dibandingkan sebagai alat implementasi program politik yang efektif.
Menghadirkan kementerian dan lembaga ke dalam pemerintahan selalu membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan yang paling nyata adalah meningkatnya beban birokrasi.
Birokrasi yang berat sering kali diidentifikasi sebagai sumber kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, dimana tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga publik lainnya cenderung memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, penambahan kementerian mungkin akan mempersulit koordinasi kebijakan antarkementerian.
Penambahan kementerian dan lembaga juga mempengaruhi bobot belanja publik. Setiap kementerian dan kantor baru memerlukan alokasi anggaran yang besar, tidak hanya untuk operasional dasar, tetapi juga untuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan program yang akan dilaksanakan.
Dalam konteks ketidakpastian perekonomian global, langkah ini dapat memperburuk defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan pendapatan negara atau reformasi pengelolaan keuangan publik yang efektif.
Selain itu, birokrasi yang semakin berkembang berpotensi menjadi sarang praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Menambah kementerian dan lembaga tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai dapat meningkatkan celah korupsi.
Konsekuensi penambahan kementerian dan lembaga ke dalam pemerintahan Prabowo akan sangat bergantung pada bagaimana Prabowo mengelola keseimbangan antara tuntutan politik dan efisiensi birokrasi.