Pemerintah Diminta Tak Paksa Pekerja Bayar Tapera

JAKARTA, virprom.com – Presiden DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak memaksa pekerja yang menolak dipotong gajinya untuk membayar perumahan rakyat (Tapera).

Sebab jika pekerja digaji lebih kecil, pendapatan bulanannya juga lebih rendah karena dipotong Tapera.

Awalnya, Saleh menyebut aturan terkait Tapera kurang tepat secara sosial. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mendapatkan informasi palsu tentang Tapera.

Oleh karena itu, Saleh mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami Tapera.

Baca juga: Tengah Polemik Tapera Ada Usulan Prabowo-Gibran untuk Bentuk Dana Kota

“Awalnya peserta Tapera adalah mereka yang digaji sama atau lebih dari upah minimum. Hal ini dinilai berpotensi tidak adil. Karena banyak juga masyarakat yang digaji jauh dari uang. Juga upah minimum,” kata Saleh dalam keterangannya. kepada virprom.com pada Rabu (29/5/2024).

Saleh mengatakan PAN telah mendesak pemerintah mencari solusi atas masalah tersebut.

Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus adil dan bermanfaat bagi semua orang.

Kedua, adanya jangka waktu paling lama tujuh tahun untuk mendaftar menjadi peserta terhitung sejak peraturan yang ditetapkan, ujarnya. “Pada saat itu, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan kajian komprehensif agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan keresahan sosial.” Said menjelaskan.

“Menurut komentar saya, selama ini banyak heboh dan gaduh terkait acara tersebut. Siapa pun yang sejak lama mengatakan presiden baik, sekarang masih ada tweet negatif, terutama di media sosial, ”lanjut Saleh.

Oleh karena itu, Saleh menyimpulkan masih banyak buruh yang menolak Tapera.

Dia menyarankan agar pemerintah mengadakan pembicaraan dengan buruh terkait Tapera.

“Kalau masih menolak, pemerintah tidak boleh memaksa. Harus dicarikan solusi terbaik. Solusinya untuk kepentingan buruh dan masyarakat di akar rumput, jadi dengarkan. Kalau ada yang harus dilakukan, pemerintah harus Memiliki keberanian untuk mempertimbangkan.

Baca juga: Menko Airlangga minta masyarakat memahami terlebih dahulu aturan pemotongan gaji Tapera

Saleh, sementara itu, mengatakan Tapera diperkirakan akan menambah beban pekerja. Sebab, gaji pekerja yang ikut dalam sistem jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dikurangi.

Dengan begitu, Saleh melihat mereka yang bergaji lebih rendah akan mendapat penghasilan lebih sedikit per bulannya karena adanya program Tapera.

Artinya, gaji yang sudah rendah akan sedikit naik, kata Saleh. Tentu saja, beban sebesar 2,5 persen yang harus dibayar oleh pemberi kerja akan berdampak pada berkurangnya insentif yang akan diterima pekerja.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top