PDI-P Kemungkinan Koalisi dengan PKB pada Pilkada Se-Jawa, Kecuali Banten

JAKARTA, virprom.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, sangat mungkin partainya akan bekerja sama secara politik atau berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pilkada serentak di beberapa provinsi di Pulau Jawa, kecuali untuk Banten.

Hal itu disampaikannya saat menjelaskan perkembangan pembicaraan PDI Perjuangan dengan PKB di Pilkada Jakarta.

Eriko mengatakan, PKB fleksibel dan tidak meminta apa pun untuk Pilkada Jakarta.

“PKB cukup fleksibel karena kita juga berkomunikasi dengan PKB. Sangat mungkin kita bisa bekerja sama di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau bisa bahkan di Jawa Barat,” kata Eriko saat dihubungi, Senin (15/7/ ). 2024).

Baca juga: PDI-P Ungkap Hanya 5 Nama Kuat yang Akan Dicalonkan di Pilkada Jakarta

Eriko tidak merinci potensi partainya berkoalisi dengan PKB di Provinsi Pulau Jawa. Begitu pula yang akan dipromosikan di beberapa provinsi.

Selain itu, ia menjelaskan perkembangan diskusi partainya dengan PKB dan juga Partai Keadilan Penuntutan (PKS) terkait kemungkinan menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut dia, pembahasan mulai dari tingkat DPD partai hingga tingkat DPP.

“Di DPD di PDI-P kita, saudara Adi Wijaya (Ketua DPD PDI-P Jakarta), menurut Adi Wijaya dan Sekretaris DPD Pantas Nainggolan, sudah berkomunikasi,” kata Eriko.

“Betul. Dari tingkat DPP, kami ditunjuk sebagai pengawas. Pak Sekjen Hasto Kristiyanto, saya sendiri, dan Pak Komar (Komarudin Watubun, Ketua Divisi Kehormatan PDI Perjuangan). Tentu saja saya berbicara secara informal. dengan pihak pendukung Pak Anies,” lanjutnya.

Baca juga: Gerindra: Bukan Tak Mungkin PKB, PDI-P, dan PKS Gabung KIM di Pilkada Jakarta 2024

Lanjutnya, pembicaraan tersebut akan terus dilakukan oleh PDI-P dan PKS serta PKB.

Setelah semuanya dibicarakan, DPP PDI-P akan melapor kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati, jelas Eriko, akan menentukan siapa yang akan diusung PDI Perjuangan pada pilkada di Jakarta.

“Karena apa yang terjadi setelah itu, kita harus lapor ke Ketua Umum. Tugas DPD melakukan penyidikan. Kita (DPP) yang memeriksa kan? Tentu Ketua Umum yang memutuskan,” katanya. . Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses Saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top