Obral Izin Tambang Dinilai Taktik Negara Kooptasi Ormas Keagamaan

JAKARTA, virprom.com – Izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan organisasi keagamaan (Ormas) dinilai sebagai sarana kerja sama dan meraih dukungan politik, serta meredam konflik.

Ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan menerima izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun menurutinya.

“Kalau ormas keagamaan diberi hak menambang, itu kerja sama,” kata Ketua Dana Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, dalam diskusi online, Senin (29 Juli 2024).

Isnur mencontohkan PBNU yang memberi saya lantai satu PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Baca juga: PP Muhammadiyah dan PBNU Dapat Kekuasaan Kuasai Pertambangan, Berikutnya Massa Tak Beragama?

“Dulu PT KPC punya 80 sampai 90 hektar, sekarang tinggal 28.000 hektar. Mengingat NU, itu wilayah pertambangan terluas di dunia,” kata Isnur.

Untuk melanjutkan penambangan, menurut Isnur PBNU harus memulihkan proses penambangan sebelumnya.

“Ceruk ini sangat besar dan NU bertanggung jawab atas pemulihannya,” kata Isnur.

Lanjut Isnur, PP Muhammadiyah diberikan hak penggalian tanah kepada PT Arutmin terlebih dahulu.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Sulit Advokasi Penambang karena Disebut Persaingan Bisnis.

Menurut dia, rencana ini dilakukan pemerintah untuk meredam kritik dan memastikan kepentingan bisnis pertambangan didukung dan dibagikan kepada dunia usaha dan organisasi keagamaan.

Bahkan Isnur mengatakan, kerja pemberian izin tersebut dikoordinasikan oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Di sisi lain, Isnur mengatakan para pedagang yang berminat pada usaha pertambangan tetap bisa berbisnis dan penting bagi mereka untuk bekerja sama dengan organisasi keagamaan agar tidak merugikan usahanya.

Itu bagian dari kerjasama. Itu proyek desain yang datangnya Bahlil, JK (Jusuf Kalla) dan lain-lain.

Baca juga: Akses Muhammadiyah terhadap Hak Minerba Dianggap Terjerumus ke dalam Low Political

Isnur khawatir jika semakin banyak kelompok agama yang diberikan hak pertambangan, hal ini dapat membuka konflik langsung baru antara masyarakat lokal yang hancur akibat operasi pertambangan. Dengarkan Injil kami dan pilih pesan langsung di ponsel Anda. Pilih saluran perpesanan favorit Anda untuk mengakses WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan WhatsApp sudah terinstal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top