Masalah Lahan dan Akses Perumahan Rakyat

Bagaimana jika ada lahan pemerintah yang jauh dari pusat kegiatan (kota), apakah akan dijadikan lahan pembangunan perumahan baru bagi warga?

Jawabannya adalah ya.

Kita tahu bahwa lahan pemerintah yang dekat dengan pusat kegiatan semakin berkurang; pada kenyataannya, semuanya berfungsi.

Hal ini wajar karena kebutuhan untuk mengembangkan lahan untuk kegiatan tertentu sudah ada sejak lama. Sehingga lahan yang ada, terutama yang dekat dengan pusat kegiatan perekonomian dan kota, dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Ada yang dijadikan kantor, ruang terbuka dan lain sebagainya. Ada pula yang dijadikan kavling perumahan ASN. Ada yang berfungsi penuh, ada pula yang belum dibangun.

Ketika pemerintah ingin menyediakan perumahan bagi penduduk, tantangannya adalah ketersediaan lahan, selain kendala anggaran.

Lahan yang ada jauh dari pusat pemukiman, sehingga sepertinya tidak mungkin dibangun “sekarang”. Sedangkan kebutuhan akan tempat tinggal saat ini.

Belum lagi ditawarkan ke pihak swasta. Apakah swasta mau, karena ini terkait permodalan dari kredit perbankan.

Kalau transaksi tanahnya lambat, bunga kredit akan naik. Dan yang terjadi adalah pengembang swasta bisa terancam usahanya karena kredit perbankan.

Namun jika kita menggunakan dana pemerintah untuk membangunnya, jelas pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga akan menghadapi kendala terkait anggaran pembangunan.

Oleh karena itu, kusutnya permasalahan perumahan sangatlah kompleks. Inilah sebabnya mengapa akumulasi harta benda tetap sangat besar. Rekor PUPR menjangkau hingga 12,7 juta rumah tangga.

Jika dikonversikan ke angka saat ini, asumsinya setiap bangunan rata-rata membutuhkan biaya Rp150 juta, sehingga diperlukan anggaran sekitar Rp2.000 miliar untuk menutup tunggakan tersebut.

Hal ini juga dengan asumsi tidak perlu membeli tanah, tidak perlu membangun kembali jalan masuk, dan sebagainya. Kalau semua harus dimulai dari awal, maka kebutuhan anggaran pasti bisa berlipat ganda lagi.

Apalagi jika kebutuhan perbaikan rumah warga diperhitungkan melalui program renovasi rumah, pembenahan desa, dan lain sebagainya. Kebutuhannya sangat besar.

Namun jika perspektif kebutuhan sumber daya yang besar tersebut dipandang sebagai “potensi bisnis”, maka permasalahan ini akan dilihat berbeda. Hal ini bisa diatasi dengan baik jika “mata bisnis” memandangnya dengan antusias.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top