TATA KELOLA dan pemeliharaan etika dalam administrasi publik merupakan landasan penting bagi integritas dan efisiensi pemerintahan.

Belakangan ini, ketika pimpinan tertinggi seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberhentikan atau mengundurkan diri karena pelanggaran etika, pengaruhnya sangat besar. berhasil. Hal ini tidak hanya terbatas pada individu atau lembaga, namun juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum.

Hal ini juga menunjukkan bahwa perselisihan antar pejabat publik seringkali melibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, atau praktik curang.

Hal ini tidak hanya merusak reputasi orang-orang yang terlibat, namun juga merusak fondasi kepercayaan masyarakat.

Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas pemimpinnya, hal ini dapat merusak stabilitas politik dan sosial.

Hal ini juga mengurangi efektivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang memperparah permasalahan adalah tidak konsisten atau lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika.

Etika Jabatan dalam administrasi publik mengacu pada seperangkat prinsip, standar, dan nilai-nilai yang mengatur perilaku pejabat senior atau pejabat pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi ajaran moral dan prinsip berperilaku yang baik dan benar.

Dalam konteks administrasi publik, etika memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pegawai negeri. Jika dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga pemerintah.

Sebagai lembaga tertinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPU, dan MK tentu mempunyai pandangan yang baik terhadap pentingnya etika jabatan dalam administrasi publik.

Dalam doktrinnya, KPK menegaskan etika jabatan merupakan pertahanan terbaik terhadap korupsi.

Tanpa etika yang kuat, pengawasan dan penegakan hukum saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Etos kerja membantu membangun karakter dan kepercayaan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan kejujuran dan integritas yang tinggi.

Sementara dari sudut pandang doktrinal KPU, penyelenggaraan kantor sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan keadilan dalam proses pemilu.

Kode etik yang kuat memastikan seluruh pegawai KPU bertindak sesuai dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan imparsialitas.

Terlebih lagi, doktrin Mahkamah Konstitusi tentu saja mempertahankan pendirian bahwa etika dalam bekerja merupakan landasan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi.

Aturan perilaku yang kuat memastikan bahwa hakim dan pegawai Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya secara tidak memihak, jujur, dan tanpa pengaruh eksternal.