KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

JAKARTA, virprom.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bagaimana terungkapnya dugaan korupsi Program Presiden (Bansos).

Menteri Kriminal, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, kasus tersebut pertama kali diketahui saat penyidik ​​menganalisis barang bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2020.

Kasus tersebut melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka penerima suap.

Jadi saat OTT Juliari banyak bukti terkait masalah itu berakhir, kata Tessa saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga: Kejahatan yang Dilaporkan Kejahatan Pelayanan Presiden, Kemiskinan

Barang bukti terkait bakti sosial yang berbeda dengan kasus pidana Juliari dilimpahkan ke Penyidik ​​Utama.

Badan Reserse Kriminal (KPK) kemudian mencoba melakukan tindak pidana dalam pemberian Pelayanan Masyarakat Presiden. Setelah cukup bukti, tersangka adalah seorang pengusaha bernama Ivo Wongkaren.

Ivo juga turut serta dalam kasus penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.

Akhirnya (Bansos PKH) tersalur, sekarang (ini) pembelian, kata Tessa.

KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp125 miliar. Namun angka tersebut masih merupakan perhitungan awal. Proses penghitungan negara hilang (PKN) masih berlangsung.

Baca juga: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tuduh Kementerian Kesehatan Presiden Menipu Negara Hingga Rp 125 Miliar

Cara yang dilakukan Ivo adalah dengan menurunkan kualitas.

“Sama halnya dengan OTT,” kata Tessa.

Sejumlah informasi dugaan Tindak Pidana Kantor Presiden juga terungkap dalam penuntutan kasus jasa keuangan (BSB) Kementerian Sosial yang melibatkan Ivo Wongkaren.

BSB menargetkan 10 juta keluarga penerima bantuan (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2020 untuk mengurangi dampak wabah Covid-19.

Layanan ini rencananya akan digunakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2020.

Pada saat yang sama, Kementerian Kesehatan juga melaksanakan Program Bantuan Presiden di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top