Kebocoran Data 6 Juta Wajib Pajak Termasuk Jokowi Diklaim Ulah Peretas Bjorka

JAKARTA, virprom.com – Pembocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) rupanya dilakukan oleh seorang hacker beridentitas Bjorka.

Data NPWP DJP yang diretas Bjorka antara lain keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa menteri.

Rincian NPWP menteri yang dibocorkan Bjorka juga dikabarkan antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Pratikno, Menteri Koordinator Keuangan Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie. Setiadis.

Informasi bocornya 6 juta data NPWP DJP dibagikan Pengawas Keamanan Siber Teguh Aprianto melalui akun X @secgron, Rabu (18/9/2024).

Dengan tegas bersikeras, Bjorka menjual data NPWP seharga Rp 150 juta.

Baca juga: 6 Juta Data NPWP Bocor, Termasuk Milik Jokowi dan Sri Mulyani, Ini Tanggapan Ditjen Pajak.

Pengawas keamanan siber Alfons Tanujaya yakin Bjorka dengan cerdik mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem data DJP dan mengambil data dari petinggi pembayar pajak pemerintah untuk mendapatkan perhatian.

“Bjorka memang pintar memanfaatkan data yang bocor dan membocorkan data pejabat penting publik seperti presiden, menteri, dan anggota dewan,” kata Alfons saat dihubungi virprom.com, Kamis (19/9/2024).

Dia mengatakan, bisa saja Bjorka yang mencuri data tersebut secara langsung atau ada pihak yang menggunakan identitas Bjorka yang menjual data wajib pajak di forum hacker.

Namun Alfons meninjau contoh data wajib pajak yang bocor dan membagikannya kepada Bjorka sebagai contoh. Alhasil, setelah diverifikasi, data tersebut terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan valid.

Baca Juga: Forum Hacking FBI Disita, Situs Tempat Hacker Bjorka Sebarkan Data Pribadi

Dasarnya apa? Karena memuat data NPWP, data KPP (Pajak), data Kanwil DJP, data KLU (Klasifikasi Usaha), kode KLU, tanggal pendaftaran pajak, status PKP (Pengusaha Kena Pajak), pengukuhan PKP, jenis WP. Wajib Pajak) yang jelas informasi dari kantor pajak ini bocor,” jelas Alfons.

Terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut karena masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terkait informasi kebocoran data yang beredar, tim teknis DJP saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih mendalam, ujarnya saat dikonfirmasi virprom.com, Rabu (18/9/2024).

Bjorka sebelumnya pernah terlibat dalam pembocoran data dari berbagai institusi.

34,9 juta data paspor Indonesia bocor pada 7 Juli 2023.

Kemudian membocorkan data 26 juta riwayat pencarian pelanggan penyedia Internet Indihome pada 20 Agustus 2022.

Baca juga: Pakar Ungkap Data Paspor yang Dibocorkan Hacker Bjorka Sah

Bjorka juga menjual data registrasi kartu seluler dari berbagai operator di Indonesia pada 31 Agustus 2022.

Selain itu, Bjorka mencuri data sekitar 105 juta calon pemilih di Indonesia yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 September 2022.

Bjorka pun mengaku menguasai data korespondensi Presiden Jokowi yang salah satunya diklaim diperoleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada September 2022.

Ia pun mengaku mengambil data peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 12 Maret 2023. Mendengarkan berita terkini dan berita pilihan langsung melalui telepon. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses Saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top