JAKARTA, virprom.com – Pelanggan PDI Perjuangan tiba-tiba meneriakkan nama Presiden Joko Widodo saat Rapat Kerja Nasional (Rakarnas) V PDI-P, Jumat (24/5/2024).
Ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri menanyakan siapa yang bertanggung jawab atas keadaan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, terdengar teriakan.
Pertama, Megawati mengungkit masa-masa awal berdirinya MK. Menurut dia, Mahkamah Konstitusi didirikan dengan niat baik yang disengaja.
“Saya yang bikin MK lho, bayangkan apa yang saya buat itu dipakai tapi tidak untuk yang baik. Saya sudah berkali-kali jadi presiden lho, kalau saya keluarkan semuanya pasti ada yang bilang. Bu Mega itu nyata. Bangga , tidak,” kata Megawati berbicara tentang politik.
Baca Juga: MW Kena Keputusan Populer, UU Tegaskan Ambisi Kekuasaan
Belakangan dijelaskan, telah dilakukan langkah-langkah untuk mencari tempat yang cocok ketika akan dibangun gedung MK saat ini.
“Sampai saya berdiri, saya ingat betul, saya diminta mencari tempat. Tiba-tiba di daerah yang sama saya bilang tidak, di sana ada Mahkamah Konstitusi, yang hakimnya harus punya budaya negara,” tegasnya.
Akhirnya diputuskan untuk mendirikan markas sembilan hakim pekerja di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 di Gambir, Jakarta Pusat. Tempat ini berjarak sekitar 600 meter dari tempat Istana Negara berada.
Menurut Megawati, ia sengaja menempatkan pengadilan di dekat istana untuk menjaga wibawa lembaga peradilan.
Baca Juga: Pidato Megawati di Rapat Pimpinan Nasional Dinilai Tanda PDI Perjuangan Lawan Prabowo.
“Saya tahu Ring 1 Keraton merupakan kawasan yang perlu dilindungi, artinya tidak mudah untuk menjadikannya terhormat,” ujarnya.
Namun tiba-tiba Megawati bertanya pada Rakernas V PDI Perjuangan siapa yang harus bertanggung jawab membentuk pengadilan pidana seperti yang ada saat ini.
“Kejahatan siapa ini, kemarilah?” tanya MW.
Mendengar pertanyaan tersebut, beberapa aktivis PDI Perjuangan meneriakkan nama Presiden Jokowi.
“Jokowi” teriak para mahasiswa.
Megawati meminta kartu-kartu tersebut diteriakkan secara serempak untuk menunjukkan kekompakan partai.
Baca Juga: Megawati Ungkap Rahasianya di Andika Perkasa TNI…
Kalau kita jadi partai, kalau semua teriak seperti itu, katanya partai kita makin kuat,” pinta Megawati.
“Selalu goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, bagaimana rasanya? Yang goyang jangan jadi perjugon PDI,” tutupnya.
Sekadar informasi, Mahkamah Konstitusi telah lama mendapat sorotan atas banyak keputusannya.
Salah satunya adalah Keputusan Nomor 2008 tentang usia calon terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan 90/PUU-XXI/2023.
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh kakak ipar Presiden Jokowi, Anwar Osman, itu dimaksudkan untuk menggelar karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka untuk ikut serta dalam Pilpres 2024 dan memilih langsung isu yang merugikannya. Telepon. Pilih saluran favorit Anda untuk bergabung dengan saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.