JAKARTA, virprom.com – Pemerintah diharapkan bertindak cepat dan efektif untuk memberantas praktik perjudian online agar tidak mengganggu peta jalan Indonesia Emas 2045.
Visi Indonesia Emas 2045 merupakan proyeksi Indonesia menjadi negara kuat, mandiri, dan inklusif di berbagai sektor pada tahun 2045.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan pemerintah harus mengambil langkah efektif dan strategis untuk melindungi generasi mendatang dari dampak keterampilan perjudian online tersebut.
“Sebagai kontribusi menyelamatkan Emas Indonesia dari munculnya perjudian online,” kata Hidayat dalam siaran pers dikutip Kamis (20/6/2024).
Hidayat mengatakan pemerintah bisa mencontoh langkah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang mengambil sikap terhadap sindikat dan penjahat perjudian online.
Baca juga: Polri Sebut Akan Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi Online
Karena kedua negara mengetahui bahaya perjudian online bagi masyarakat dan telah memilih untuk menegakkan hukum terhadap sindikat dan penduduk yang terlibat.
Selain itu, pemerintah juga mengalami kerugian besar akibat praktik perjudian online yang beroperasi lintas batas negara dan negara.
“Sehingga kita bisa memetik bonus demografi yang positif dan menyongsong Indonesia emas ketika negara Indonesia terselamatkan dari krisis perjudian online,” jelas Hidayat.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto yang juga Ketua Satgas memimpin rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online di Gedung A. Kementerian Koordinator Kebijakan Politik. . , Bidang Hukum dan Keamanan, Rabu lalu.
Baca juga: Upaya pemberantasan perjudian online bisa efektif jika penegakan hukum bersih
Pertemuan tersebut terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online.
Dalam pertemuan tersebut, Hadi mendampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi selaku Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online dan Kepala PMATK Ivan Yustiavandana.
Hadir pula perwakilan dari Pusat Polisi Militer TNI (Puspom) dan Badan Reserse Kriminal Polri.
Berdasarkan salinan Perpres yang diunggah di situs Sekretariat Kabinet, pada Sabtu (15/6/2024), Satgas Judi Online dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat upaya pemberantasan perjudian online itu. mengganggu masyarakat dan penyebabnya. dan kerugian psikologis.
Pembentukan Satgas ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan koordinasi bersama.
Baca juga: Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi Online Kelas Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar
Dalam Perpres tersebut disebutkan Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy selaku Wakil Ketua Satgas.
Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie akan menjabat sebagai Ketua Harian Pencegahan, dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Bidang Pencegahan. Pencegahan.
Satgas ini juga diperkuat oleh anggota dari bidang pencegahan yang berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dipercaya sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum dengan didampingi para pejabat deputi dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca Juga: 80.000 Anak Terdaftar Main Judi Online, Fahira Idris: Negara Harus Peduli Ini
Masa kerja Satgas ini berlaku sejak Keputusan Presiden diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses Saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.