Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

JAKARTA, virprom.com – Presiden Joko Widodo menilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan penting dalam mengawasi keberlanjutan program pembangunan.

Ia mengatakan, BPKP harus memastikan program pembangunan mencapai tujuannya secara merata tanpa melanggar aturan, namun juga tidak mencari-cari kesalahan dalam program tersebut.

Dia kemudian membandingkan konstruksi kereta api.

“Kalau kita ibaratkan kereta api atau gerbong, BPKP membantu membangun jalur yang lurus dan memastikan sampai tujuan dengan cepat dan tepat, mutlak,” kata Jokowi saat memimpin pembukaan Rakor Pengawasan Internal. Pemerintahan Nasional 2024. Di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Jadi, memperbanyak lampu merah itu tidak boleh, tidak boleh, kata Jokowi lagi.

Baca juga: KPK Punya Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, Tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Kata Jokowi, penemuan bug justru akan memperlambat proses pembangunan.

Dikatakannya, Indonesia sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan pembangunannya menjadi negara maju.

“Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Bukan itu. Atau ditambah rambu larangan, intinya tidak seperti itu, tidak seperti itu, karena kalau itu terjadi, kereta akan melambat,” kata Jokowi. Ia mencapai tujuannya dengan cepat.”

Apalagi, kata Jokowi, tujuan dilakukannya pengawasan internal BPKP dan internal bukan untuk menemukan kesalahan, melainkan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi.

Baca juga: BPKP Klaim Simpan Dana Negara Senilai Rp 67,090 Miliar pada 2023

Oleh karena itu, BPKP harus memberikan pedoman, persyaratan dan saran yang tepat.

Seharusnya ini sudah diperbaiki sejak awal, dan saya katakan sejak awal itu adalah kesalahan. Jangan membalikkan keadaan. Fokusnya bukan pada jumlah orang yang tertangkap saat mencoba melakukan pelanggaran, tapi tentang apa yang bisa dirasakan masyarakat melalui program pemerintah.”

Acara tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Bomulango, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Berikutnya, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mohamed Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Pramono Anong, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengarkan berita terkini dan kumpulan berita kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top