Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

JAKARTA, virprom.com – Pembahasan penambahan jumlah kementerian yang dibentuk kubu Presiden Prabowo Subianto terus menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang efektif.

“Memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas. Kalau ditambah menjadi 40 kursi, tidak hanya kabinet, tapi juga turunannya akan membengkak,” kata Direktur Eksekutif Civil Circle for Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam keterangannya. pada Jumat (5 Oktober 2024).

Ray mengatakan, jika pembahasan penambahan kementerian disetujui maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan penambahan sumber daya manusia seperti wakil menteri, menteri dan wakil menteri, keamanan, akomodasi, dan transportasi.

“Kalau dihitung kasarnya saja begini: 40 menteri ditambah 20 wakil menteri ditambah 40 menteri menteri ditambah 20 staf wakil menteri,” kata Ray.

Baca Juga: Komisi 2 DPR Kementerian Lain Minta Revisi UU Kementerian Umum

“Yang lebih penting lagi, Anda punya pekerjaan dan staf pendukung. Anda tidak bisa membayangkan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pemerintahan ini,” lanjut Ray.

Radius juga berpendapat bahwa gagasan penambahan kementerian akan menjawab tantangan negara-negara yang akan semakin sulit, bahkan tidak mungkin.

“Akan sangat menjengkelkan jika jumlahnya ditambah karena tantangan yang serius. Lusa, karena alasan yang sama, jumlah loker bisa bertambah. Jadi sulit membayangkan kapan solusi seperti itu akan berakhir.” Ray menjelaskan.

Sebelumnya diberitakan, perdebatan penambahan jumlah kementerian di bawah pemerintahan calon Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Partai Gerindra.

Baca juga: Yusril: Selain Kementerian Prabowo, Komunikasi Bukan Kekuatan, Tak Perlu Dirusak

Habiburokhman, Wakil Ketua Partai Gerindra, tak enggan membicarakan penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 41.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak kementerian maka semakin baik pula pelayanan pemerintahan dan masyarakat.

Sebab, menurutnya Indonesia adalah negara besar yang memiliki tujuan dan tantangan besar.

Baca juga: Soal Konsep Penambahan Kementerian, Disebut Cukup 3 Kementerian untuk Koordinasi

Wajar jika banyak orang harus berkumpul di pemerintahan agar bisa besar, ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen Batavia, Senin (6 Mei 2024). Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses saluran whatsapp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D Pastikan Anda telah menginstal WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top