DPR Dianggap Akan Kehilangan Fungsi Oposisi Ketika Bergabung dengan Pemerintah

Jakarta, Kompas. COM – Hidayatullah Adi Peretno, komentator politik UIN, menegaskan peran utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah mengontrol dan mengatur pemerintahan sebagai oposisi.

Menurut dia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak boleh mengeluhkan minimnya oposisi di Indonesia, karena seharusnya peran tersebut dimainkan oleh DPR.

Adi mengatakan oposisi tidak boleh disebutkan dalam undang-undang politik, oposisi itu terkait dengan jabatan dewan, tujuan DPR untuk memeriksa dan menyeimbangkan pemerintahan, itu oposisi, saat dihubungi Kompus. . com, Senin (23/9/2024).

Baca juga: Orang Dekat Gus Yahya dan Gus Appal Dicopot dari Calon DPR, Dampak Perselisihan PKB-PBNU?

Adi menjelaskan permasalahan muncul ketika DPR menjadi bagian kekuasaan pemerintah sehingga menyebabkan kehilangan kekuasaan.

Ia mengingatkan, setelah berkuasa, tidak ada pihak yang berani menentang kebijakan pemerintah.

“Masalahnya DPR harus dibubarkan kalau sudah menjadi bagian pemerintahan. “Tidak ada sejarah ada pihak yang berkuasa yang menentang perilaku negara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adi mengatakan, meski seharusnya DPR menjadi oposisi, namun kenyataannya DPR kerap menjadi tanda dukungan negara ketika ada partai politik yang masuk ke pemerintahan.

“Meskipun DPR merupakan pusat oposisi, namun karena semua partai dekat dengan pemerintah, maka peran oposisi di DPR aman. DPR pasti akan menjadi satu-satunya stempel pemerintah,” kata Adi.

“Secara politik, DPR adalah lembaga oposisi, namun peran partai oposisi semakin ditelantarkan, padahal partai itu sendiri mendukung pemenang,” imbuhnya.

Baca Juga: DPR Disebut Sengaja Mengabaikan Partisipasi Masyarakat Saat Disahkan oleh Badan Legislatif dan Kementerian Urusan Masyarakat

Diketahui, PKS kini mengajak PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jika ini terjadi, maka tidak akan ada partai oposisi di pemerintahan Prabhu.

PKS mengklaim tidak ada oposisi di Indonesia yang menganut sistem presidensial, dan mengklaim DPR berperan sebagai pengamat kerja pemerintah. Dengarkan berita terkini dan pilihan berita kami langsung di ponsel Anda. Pilih akses saluran berita favorit Anda Saluran whatsapp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top