Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

JAKARTA, virprom.com – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan rekonsiliasi elite politik baru terjadi dan efektif setelah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. ). .

Apalagi menurut Jusuf Kalla, jika presiden berperilaku adil dan tidak membeda-bedakan penyelenggaraan pemerintahan.

“Rekonsiliasi itu efektif selama masih ada dan jika Presiden RI terpilih harus memperlakukan semua orang secara setara,” kata Jusuf Kalla usai pertemuan dengan pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya. Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024), seperti dikutip Antaranews.

Tokoh yang kerap disapa JK ini mengatakan, seorang presiden tidak boleh berpihak pada suatu partai atau hanya pendukungnya saat pemilu presiden. Sebaliknya, pemerintah harus memperlakukan semua orang secara setara.

Baca juga: Keinginan JK Perlancar Pilkada Kedepan…

Namun, ia mengingatkan, rekonsiliasi bukan berarti semua orang sepakat untuk menduduki jabatan masing-masing di pemerintahan, melainkan ada pula yang bersikap oposisi.

JK mengatakan rekonsiliasi merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, Presiden MPR Bambang Soesatyo mengatakan rekonsiliasi pada dasarnya berarti mengakui kemenangan.

“Terus jadi bagian pemerintah atau tidak itu soal lain, soal kontrol. Yang penting tahu bagaimana menerimanya, itu intinya,” ujarnya.

Baca juga: JK menilai negara harus punya rencana jangka panjang sebagai bentuk penguasaan kekuasaan

Seperti diketahui, Presiden terpilih RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berulang kali menegaskan dirinya akan menjadi presiden bagi mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak memilihnya pada Pilkada 2024. pemilihan presiden.

Kemudian ia pun terang-terangan mengajak pihak-pihak yang menentangnya pada Pilpres 2024 untuk bergabung dalam pemerintahannya nanti.

Diketahui, Prabowo diketahui berkunjung dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan kontestasi hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Surya Paloh dan Nasdem diketahui mendukung Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024.

Setelahnya, Prabowo juga berkunjung dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga merupakan calon wakil presiden (cawapres) pertama Muhaimin Iskandar.

Baca juga: JK Ketok IKN, Proyek Mendadak yang Tak Masuk Janji Pilpres Jokowi

Kepada Surya Paloh dan Muhaimin, Prabowo terang-terangan mengajak mereka bergabung ke pemerintahan.

Dari pertemuan tersebut, Nasdem dan PKB memberi isyarat akan merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top