Berhentikan Budi Gunawan, Jokowi: Administrasi Saja, Permintaan Pak Prabowo

JAKARTA, virprom.com – Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah meminta pemberhentian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Jokowi mengatakan, Prabowo ingin melantik Ketua BIN baru pada Senin depan (21 Oktober 2024), bersamaan dengan terpilihnya menteri-menteri yang diusung Prabowo.

Oh, ini hanya tata kelola saja, karena pada 21 Oktober nanti Kepala BIN yang baru akan dilantik bersama menteri, kata Joko Widodo usai meluncurkan dua metode pembayaran di Sumut, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Rabu. (16 Oktober 2024).

Perdana Menteri Joko Widodo pun menegaskan, keputusan memecat Budi dan Prabowo juga turut dibahas.

BACA JUGA: Puan Sebut Prabowo Akan Tunjuk Herindra Sebagai Ketua BIN

Jadi (pemecatan) sudah dilakukan dan kami diskusikan dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan Pak Prabowo, kata Joko Widodo.

Sebelumnya, Direktur Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengaku Prabowo Subianto ingin dilantik secara bersamaan di hadapan para menteri dan Presiden BIN.

Selasa (15/10/2024) kemarin, Hassan mengatakan, “Pak Prabowo ingin dilantik sekaligus sebagai menteri dan Kepala BIN, sehingga harus diterapkan sistem di DPR terkait masalah pemberhentian dan pengangkatan dini.”

Sekadar informasi, Joko Widodo memberhentikan Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Kepala BIN beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir.

 

Sebaliknya, Jokowi menunjuk Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

BACA JUGA: Dasco: Kalau Terburu-buru, Herindra Akan Dilantik Jadi Presiden BIN pada 21 Oktober 2024.

Herindra pun lolos uji kebugaran DPR hari ini dan disetujui menjadi Presiden BIN yang baru.

Rencananya, DPR akan menggelar rapat umum pada Kamis (17 Oktober 2024) untuk menyetujui Herindra sebagai Kepala BIN.

Sementara jadwal pengambilan sumpah Herindra akan disampaikan kepada pemerintah di kemudian hari.

“Setelah itu, saya dan pimpinan Partai Demokrat mengirimkan surat ke pemerintah. Kalau nanti ada acara pengambilan sumpah, kami serahkan ke pemerintah,” kata Ketua DPR Puan Maharani. Dengarkan berita dan pilihan kami langsung dari ponsel Anda. Bergabunglah dengan saluran WhatsApp virprom.com dengan memilih saluran berita favorit Anda: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top