JAKARTA, virprom.com – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Budi Gunawan pada Selasa (15/10/2024). .
Khairul Fahmi, pengamat militer di Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mengatakan Erindra akan menghadapi beberapa tantangan dalam peran barunya.
Tantangan utama Herindra adalah menjaga dinamika internal. Dia harus mengelola permasalahan internal dan memastikan seluruh elemen BIN dapat bekerja sama secara efektif, kata Khairul kepada virprom.com.
Baca Juga: PCO: Pak Prabowo Ingin Lantik Menteri dan Kepala BIN Sekaligus
Khairul menegaskan, Herindra harus memastikan setiap elemen di BIN fokus pada kepentingan nasional dan melakukan dialog antar elemen.
Hal ini, kata dia, menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan memastikan setiap bagian organisasi dapat berkontribusi secara maksimal.
“Dengan pengalamannya sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Herindra sudah terbiasa menghadapi perbedaan pendapat di berbagai kalangan, sehingga diharapkan dapat mengikutsertakan seluruh komponen BIN untuk bersinergi menjaga stabilitas negara,” jelas Khairul.
Lebih lanjut Khairul mengingatkan, Herindra juga perlu mengembalikan nama baik BIN sebagai lembaga intelijen yang mengedepankan prinsip objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalisme.
Terkait hal tersebut, Khairul mengatakan, kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas tertinggi BIN, di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari Herindra adalah peningkatan kemampuan kontra intelijen.
Baca juga: Dicopot dari Jabatan Kepala BIN, Budi Gunawan Puji Peringkat Kepuasan Jokowi
Hal ini mengingat semakin besarnya ancaman dari aktor eksternal yang tidak menginginkan Indonesia menjadi lebih kuat dan berpartisipasi di kancah dunia.
“Dengan memperkuat kontra intelijen, BIN dapat lebih siap menghadapi potensi infiltrasi dan ancaman dari kelompok non-negara yang mempunyai kepentingan di Indonesia,” ujarnya.
Khairul juga menyoroti kebiasaan pegawai BIN yang kerap mengenakan seragam di berbagai acara publik.
Ia mencontohkan, di dinas rahasia negara lain yang mengedepankan prinsip kerahasiaan, praktik seperti itu jarang terjadi.
“Meskipun seragam bisa menjadi simbol disiplin, penggunaannya di ruang publik harus dibatasi agar tidak mengurangi unsur kerahasiaan yang merupakan inti dari operasi intelijen,” katanya.
Sebagai alternatif, Khairul menyarankan Herindra untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti mengenakan seragam hanya pada situasi tertentu yang memerlukan penampilan formal.