JAKARTA, virprom.com – Ketua Umum Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan izin pengelolaan pertambangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaannya tetap berlaku.

Dia mengatakan, saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan untuk PBNU.

Tapi (izinnya belum keluar), sedang dikerjakan, kata Yahya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/9/2024).

Baca Juga: Mengaku Terancam Soal Izin Tambang, PBNU: Salah, Jer Basuki Mawa Bea

Dia belum mengetahui berapa lama proses persetujuannya. Selain itu, dokumen bisnis disimpan di perusahaan.

“Kami belum tahu, masih proses,” ujarnya.

PBNU membentuk perusahaan baru untuk mengelola industri pertambangan yang mendapat penghargaan dari pemerintah.

Nama samarannya, Gus Yahya, mengatakan pendirian perusahaan tersebut merupakan bagian dari persiapan perusahaan untuk mendapat persetujuan pemerintah.

“Kami benar-benar berusaha membentuk organisasi baru yang benar-benar menjamin hal itu,” kata Gus Yahya dari Kantor PBNU di Jakarta, Jumat (6/6/2024).

Baca Juga: Usman Hamid: Konsesi Ormas Mining harusnya dikesampingkan jika dilihat dari hasil konferensi.

Namun Gus Yahya dan para pengurus PBNU belum mau merilis nama badan usaha atau perusahaan yang didirikannya.

Dia hanya mendesak agar perusahaan tersebut diisi oleh kader PBNU yang berpengalaman di bidang manajemen dan pertambangan.

“Sekarang misalnya kita punya data 286 pegawai NU yang bekerja di berbagai negara sebagai profesional. Dan mereka sudah bekerja, siap bekerja di NU,” kata Gus Yahya. Simak beritanya dan berita pilihan kami. . Pilih saluran berita favorit Anda di ponsel Anda, untuk bergabung dengan saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/ 0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.