Menko Polhukam: Unsur Satgas Judi “Online” dari Semua Kementerian, Termasuk TNI-Polri

JAKARTA, virprom.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan unsur satgas game online berasal dari seluruh kementerian, termasuk TNI-Polri.

Hal itu diungkapkan Hadi usai menjadi keynote speaker pada Forum Diskusi Nasional Perluasan Peran Diaspora di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).

Tim pencegahan terdiri dari unsur seluruh aparat, termasuk TNI dan Polri, sehingga memberikan informasi dampak jika seseorang terlibat perjudian online, kata Hadi kepada awak media.

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi Online, Lebih dari 2,1 Juta Situs Diblokir

Satgas tersebut terbagi menjadi dua, yakni Satgas Pencegahan dan Satgas Penegakan Hukum.

“Apa gunanya?” Pertama, targetnya terkait dengan akun atau situs game online. “Kami juga akan mengoordinasikan pemeliharaan server tersebut di luar negeri,” kata Hadi.

Menko Polhukam juga memerintahkan para pimpinan kementerian dan lembaga untuk selalu memberikan perhatian khusus di seluruh jajaran agar tidak terjerumus ke dalam perangkap perjudian online.

“Kami juga meminta masyarakat untuk menilai sejauh mana upaya yang kami lakukan agar dapat menjadi bahan penilaian sehingga tujuan terkait perjudian internet benar-benar dapat tercapai,” kata Hadi.

Baca juga: Panglima TNI akan menghukum prajurit yang kedapatan bermain game online

Sebelumnya, Hadi mengatakan Keputusan Presiden (perpres) tentang Satgas Gaming Online akan terbit pada pekan ini.

Minggu ini mengalami penurunan, kata Hadi usai rapat Satgas Saber Pungli Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2024).

Menurut Hadi, pemerintah telah menutup sekitar 5.000 akun terkait perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga mengatakan, Presiden Joko Widodo akan segera menandatangani peraturan mengenai gugus tugas game online.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat menunggu hingga dasar hukum Pokja Judi Online resmi ditandatangani oleh kepala pemerintahan.

Dengan cara ini, tindakan terhadap berbagai pelanggaran game online dapat dihapuskan sepenuhnya.

Sebab, menurut Budi Arie, penghentian perjudian online tidak bisa dilakukan hanya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengarkan berita dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran media favorit Anda untuk mengakses saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan aplikasi WhatsApp sudah terinstal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top