Australia Akan Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Medsos, Ini Tujuan dan Rencana Aksinya

SYDNEY, Compass.com – Australia akan melarang orang berusia di atas 16 tahun menggunakan media sosial (Medso).

Hal itu dibenarkan Perdana Menteri Anthony Albany pada Selasa (10/9/2024).

Dia berjanji untuk melepaskan anak-anak dari perangkat mereka dan membawa mereka “ke pedesaan.”

Baca Juga: Kantor Berlakukan Hukum Australia yang Larang Kontak dengan Karyawan di Luar Jam Kerja, Berikut Tujuan dan Sanksinya.

Undang-undang federal akan diberlakukan tahun ini untuk menjauhkan anak-anak dari media sosial, kata Albanese.

Ia sendiri menggambarkan dampak penggunaan jejaring sosial terhadap generasi muda.

Albany mengatakan usia minimum anak-anak untuk masuk ke situs seperti Facebook, Instagram, dan TikTok belum ditentukan, namun diperkirakan berusia antara 14 dan 16 tahun.

Perdana Menteri mengatakan itu adalah pilihannya untuk memblokir pengguna di bawah usia 16 tahun.

Menurut dia, tes verifikasi usia akan dilakukan bulan depan untuk menguji berbagai metode.

“Saya ingin anak-anak meletakkan perangkat mereka dan membawanya ke lapangan sepak bola, kolam renang, dan lapangan tenis,” kata Albany.

Pemimpin partai kiri-tengah tersebut mengatakan pemerintah Australia ingin anak-anak mendapatkan pengalaman nyata dengan orang-orang nyata.

“Karena kita tahu bahwa media sosial menyebabkan dampak sosial. Itu berbahaya. Kita tahu ada konsekuensi kesehatan mental yang dihadapi banyak anak muda,” katanya kepada stasiun televisi nasional ABC.

Baca juga: Pemerintah Indonesia luncurkan layanan e-paspor di KJRI Sydney, pertama di Australia dan Pasifik

Pemimpin oposisi Konservatif Australia Peter Dutton mengatakan dia akan mendukung batas usia yang diusulkan pemerintah.

“Penundaan setiap hari membuat generasi muda rentan terhadap bahaya media sosial, dan inilah saatnya mempercayai perusahaan teknologi untuk menerapkan batasan usia,” katanya.

Namun, para analis memperingatkan bahwa batasan usia mungkin tidak membantu anak-anak yang bermasalah

Profesor Daniel Angus dari Universitas Teknologi Queensland mengatakan rencana pemerintah itu ceroboh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top