Peluang Kerja Minimin, Kemensos Sebut Masyarakat Berpendidikan Tinggi Juga Jadi Korban TPPO

JAKARTA, virprom.com – Pemerintah mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai kasus perdagangan orang (TPPO). Sebab, kejahatan tersebut kini tidak hanya menimpa masyarakat yang berpendidikan rendah saja, namun juga yang berpendidikan tinggi.

“Yang namanya TPPO ini bukan hanya berdampak pada masyarakat menengah ke bawah, tapi jelas berdampak pada mereka yang berpendidikan. Dan terkadang mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban,” kata Wakil Koordinator Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Remaja Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Woro Srihastuti, Senin (15/07/2024).

Woro mengatakan, hal itu dibuktikan dengan kasus TPPO yang menimpa beberapa pelajar beberapa waktu lalu.

Woro mengatakan permasalahan tersebut tidak lepas dari ketatnya persaingan dunia industri yang semakin mempersulit pelajar atau mahasiswa dalam mendapatkan pekerjaan.

Baca juga: Pemerintah akan merehabilitasi 728 korban perdagangan manusia pada tahun 2024, terbanyak di Malaysia

Akibatnya, korban dibujuk untuk bekerja di luar negeri, namun malah dieksploitasi dan menjadi korban TP.

“Karena ini dianggap sebagai peluang kerja. Artinya kita berbicara tentang peluang kerja di negara kita yang harus dibuka seluas-luasnya untuk mencakup mereka yang ingin mencari pekerjaan, kata Woro.

“Jadi ternyata perguruan tinggi ini pun sulit untuk diselesaikan. “Ini juga pesan kami tentang bagaimana membuka peluang,” lanjutnya.

Karena itu, pemerintah saat ini lebih fokus menyelesaikan masalah TP, menyelesaikan masalah di hulu. Hal ini dicapai melalui peningkatan koordinasi dan pengawasan antara Pokja TPPO dan Kementerian/Lembaga.

Selain itu, Kemenko PMK juga mendorong peningkatan koordinasi dan pengawasan antara Pokja TP di pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga: 698 Orang Akan Menjadi Korban PT pada 2024, Terbanyak di Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara

Kemudian mendorong pembentukan gugus tugas TP di daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Kepolisian, kata Woro.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah korban PT pada tahun 2023 sebanyak 3.366 orang. Pada tahun 2024, periode 1 Januari hingga 11 Juli sebanyak 698 orang.

Jumlah kasus PT tertinggi terdeteksi di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dengan jumlah korban sebanyak 140 orang. Kemudian wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) dengan 130 korban.

“Jadi sepertinya pintu masuknya Kepulauan Riau lalu Kalimantan Utara. “Jadi ini jumlah kasus tertinggi,” jelas Woro. Dengarkan berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top