virprom.com – Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Bangar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menjelaskan empat agenda politik strategis yang harus menjadi pedoman kebijakan fiskal pada tahun 2025.
Dari sisi kebijakan fiskal, beliau ingin menekankan bahwa Pemerintah harus lebih memperhatikan program-program yang lebih mendesak di masa depan, mengingat situasi keuangan yang terbatas.
“Kebijakan strategis yang pertama adalah Program Kemerdekaan Pangan. “Sejak tahun 2014 hingga 2023, jumlah kumulatif impor beras dalam negeri mencapai 8,95 juta ton,” kata virprom.com dalam siaran pers yang diterima, Jumat (16/08/2024).
Menurut dia, harga beras impor mencapai 1,95 miliar dolar AS pada periode 2019-2023.
Baca juga: Tsunami Impor dari Tiongkok: Risiko dan Resonansi bagi Perekonomian Indonesia
Dia menyatakan, impor gula meningkat signifikan.
Ia menyebutkan, pada tahun 2023, impor gula senilai US$2,88 miliar mencapai 5,07 juta ton.
Selain itu, kami mengimpor barang lain seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayur mayur, dan buah-buahan.
Selain itu, ia menyebutkan pada tahun 2023, ekspor produk pertanian ke Indonesia mencapai 6,5 miliar dolar AS, dan nilai impornya mencapai 11,59 miliar dolar AS. Akibatnya, terjadi kerugian impor pertanian sebesar $5,0 miliar.
Baca juga: 77 persen dari target penambahan lahan garapan 5.470 hektare di Bojolali
Oleh karena itu, pemerintah memerlukan program yang lebih fokus pada kebebasan pangan, ujarnya.
“Program tersebut harus mendorong diversifikasi pangan pokok, mengurangi ketergantungan pada beras, dan memanfaatkan keanekaragaman pangan seperti sorgum, sagu, dan sorgum,” ujarnya.
Ia mengatakan, teknologi pangan juga harus mendukung pertumbuhan industri pertanian, mengoptimalkan lahan yang tidak produktif, dan meningkatkan produksi laut sebagai sumber pangan sehat di masa depan.
Ia mengatakan, kebijakan strategis kedua adalah program kemandirian energi.
Baca juga: Ira Raih Kebebasan Finansial Lewat Keripik Daun Pisang
Ia menyatakan hal itu pada periode 2015-2023. total impor minyak mentah mencapai 69,3 miliar dollar AS, dan ekspor hanya 30,1 miliar dollar AS. Hal ini mengakibatkan kerugian sebesar US$39,2 miliar.
Nilai impor produk minyak bumi mencapai 165,2 miliar dolar AS, ekspor hanya 17,9 miliar dolar AS, sehingga defisit mencapai 147,3 miliar dolar AS. “Sejak peralihan minyak tanah ke liquefied petroleum gas (LPG), kebutuhan impor LPG semakin meningkat,” imbuhnya.
Pada periode yang sama, kebutuhan impor LPG mencapai 51,4 juta ton, lanjutnya, sedangkan ekspor gas bumi ke Indonesia mencapai US$70,2 miliar pada 2015-2023.