Ambil Izin Tambang, Muhammadiyah Janji Tak Rusak Lingkungan dan Hindari Konflik Sosial

JAKARTA, comps.com – Ketua Umum Kekuatan Sentral (PP) Muhammadiyah Haider Nasir hari ini berjanji partainya tidak akan merusak lingkungan setelah memutuskan untuk mencari Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Selain itu, Muhammadiyah juga berjanji bahwa pengelolaan tambang tidak akan menimbulkan konflik atau kesenjangan sosial di wilayah pertambangan.

“Kami menginginkan pengelolaan yang mencakup pengelolaan tambang, dan kami ingin contoh pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial,” ujarnya, Minggu . Juli 2024).

Sebaliknya, kami ingin mengelola tambang dengan cara yang menghormati kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Baca Juga: Mohammadiya Dapat Izin Tambang, Haider Nasir: Kami Tidak Cari Untung.

Namun diakui Muhammadiyah, hal itu tidak mudah.

Diakuinya, meski disebut-sebut bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan sosial, dan belakangan ini merambah dunia bisnis.

“Oleh karena itu, ketika IUP ini digunakan oleh institusi, menjadi tantangan bagi kita untuk menanganinya secara hati-hati dengan menghilangkan permasalahan seperti permasalahan yang berkembang di masyarakat,” kata Haider.

Ia pun berjanji, Muhammadiyah akan mengembalikan IUP jika ditemukan kekurangan dalam proses pengelolaan tambang.

“Namun operasi penambangan ini juga dilakukan di wilayah lain, dan terdapat perbedaan permasalahan serta pemangku kepentingan pertambangan, sehingga ketika tim melakukan perjalanan harus menghadapi kondisi yang berbeda sehingga pertambangan tidak akan memaksa masyarakat untuk mengembalikan IUP secara bertanggung jawab. ” kata Haider.

Baca Juga: Mohammadia Dapat Izin Pengelolaan Tambang, Mahajir Effendi Ditunjuk Pengelola

Sebelumnya diberitakan, Muhammadiyah resmi mendapat IUP dari pemerintah untuk Organisasi Masyarakat Keagamaan (Orma).

Keputusan ini diambil pada Musyawarah Persatuan Nasional PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mati, Minggu, mengatakan “setelah mendapat masukan, kajian dan beberapa diskusi, Majelis Umum PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang diajukan pemerintah.” . Dengarkan berita terkini dan cerita pilihan langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda dan kunjungi saluran whatsapp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top