[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

JAKARTA, virprom.com – Kritik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap negara modern yang melanggar hak asasi manusia menjadi trending story di virprom.com pada Rabu (6 Desember 2024).

Kabar hangat berikutnya berkaitan dengan upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk kembali ke parlemen setelah kalah dalam pemilu 2024.

Artikel populer lainnya mengulas temuan KPK mengenai aliran anggaran pendidikan pemerintah ke kampus-kampus yang dikuasai kementerian/lembaga, bukan perguruan tinggi negeri (PTN).

Komentar lengkapnya sebagai berikut: 1. Prabowo: Masyarakat yang penuh ketakutan dan mengaku beradab bisa saja melanggar hak asasi manusia.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan negara-negara yang menganggap dirinya teroris melanggar hak asasi manusia.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidatonya pada pertemuan tingkat tinggi (KTT) “Call to Action: Immediate Humanitarian Response to Gaza” atau “Call to Action: Emergency Humanitarian Response to Gaza” di Amman, Yordania, Selasa (6 November). pada titik ini. 2024) waktu setempat.

“Kami dan dunia kini melihat dengan ngeri, ngeri, dan terkejut fakta bahwa sebuah negara yang menganggap dirinya modern dan beradab jelas-jelas melanggar hukum internasional,” kata Prabowo dalam siaran persnya, Selasa.

Prabowo juga berbicara tentang serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Jalur Gaza Palestina.

“Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil ini melanggar hukum perang modern,” kata Prabowo.

Baca Juga: Prabowo: Takut, Negara yang Anggap Modern dan Beradab Bisa Langgar HAM 2. Langkah Selamatkan PPP Agar Tidak Kembali ke Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak berhak bergabung dengan Partai Senayan pada masa jabatan 2024-2029.

Sebab, berdasarkan hasil perolehan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Partai Rakyat hanya memperoleh 5.878.777 suara pada pemilihan parlemen (Pileg) 2024 atau setara dengan 3,87% suara nasional.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini membatalkan enam perkara yang diajukan Partai Rakyat yang membatalkan hasil pemilu 2024. Ini akan menjadi momen bersejarah karena merupakan pertama kalinya PPP gagal lolos ke parlemen sejak mereka mengikuti pemilu pertama pada tahun 1977.

Namun, Adi Prayitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, yakin PPP bisa bangkit kembali pada tahun 2029.

Sebab, perolehan suara kelompok berlambang Ka’bah hanya sekitar 150.000 suara, setara dengan 4% perolehan suara parlemen yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top