Mendagri Tito Ingin Bandingkan Kinerja Penjabat dan Kepala Daerah Hasil Pilkada

JAKARTA, virprom.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Mendagri) ingin membandingkan kinerja pemimpin wajib daerah dengan kinerja pemimpin daerah terpilih (pilkada).

Ia berpendapat harus ada penelitian yang menggunakan sains untuk mendapatkan informasi yang tidak memihak.

“Nantinya kami ingin menyiapkan beberapa jenis penelitian. “Sekarang saatnya membandingkan seberapa baik kepala daerah yang diserahi misi tersebut dan efektivitas kepala daerah dalam pilkada,” kata Tito di Komite II DPR RI Senayan Jakarta, Senin (10/06/2024).

Baca Juga: Siap IKN Mendagri Tito: Saya punya pengalaman di tempat sulit Tidak ada pusat perbelanjaan. dan restoran yang bagus

“Kami juga ingin tahu. “Sampai saat ini kita mungkin hanya mengandalkan pengetahuan empiris. Pengetahuan yang tidak berdasarkan metodologi,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendakry) akan segera melakukan penelitian tersebut.

Dia mengklaim temuan itu akan dikomunikasikan kepada publik, DPR, dan partai politik. (partai politik)

“Setelah itu, kami tidak akan merekomendasikan apa pun. Tapi hasilnya akan kami sampaikan kepada masyarakat, DPR, partai politik untuk melihat kajiannya. Apapun hasilnya,” ujarnya.

Bagi Tito, warga harus mempertimbangkan apakah kinerja penjabat pemimpin atau kepala daerah akan lebih baik akibat pilkada.

“Jika hasil pilkada lebih baik maka akan memperkuat sistem rekrutmen melalui pilkada. “Kalau ternyata ini kelompok yang lebih baik dari tugas rekrutmen. Ini juga harus menjadi pertimbangan,” imbuhnya.

Baca selengkapnya: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pilkada langsung menghambat pembangunan.

Sebelumnya, Tito juga menyampaikan hal itu dalam sistem pemilu daerah Seringkali pemimpin daerah yang diangkat tidak bekerja sebagaimana mestinya untuk pembangunan.

Sebab, banyak gubernur yang tidak akur dengan bupati dan wali kota yang terpilih karena alasan politik. Berbeda dengan pejabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Sebab, pejabat bukanlah pekerja partai politik. dan tidak perlu mengeluarkan biaya politik yang besar akibat pilkada. Dengarkan berita terbaru dan penawaran berita kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran berita favorit Anda untuk mengakses saluran WhatsApp virprom.com: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D Pastikan Anda telah menginstal WhatsApp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top